BLITAR RAYA NEWS — Upaya peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menjadi sorotan di tingkat nasional. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai kunci utama agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dalam rapat tersebut, Nurhadi mengapresiasi program “SMK Go Global” yang menargetkan 500 ribu tenaga kerja siap kerja. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada kuantitas, melainkan juga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.
Menurutnya, hingga saat ini mayoritas PMI masih bekerja di sektor domestik yang tergolong rentan dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional. Ia menilai, peningkatan kompetensi menjadi hal mendesak agar PMI dapat menembus sektor-sektor strategis dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Nurhadi juga menyoroti perbandingan remitansi antara Indonesia dan Filipina. Ia menyebutkan bahwa remitansi Filipina mampu mencapai sekitar 600 hingga 700 triliun rupiah, sementara Indonesia pada 2025 berada di kisaran 288 triliun rupiah.
“Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan yang cukup jauh, padahal jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, rendahnya daya saing PMI juga terlihat dari minimnya tenaga kerja terampil yang terserap di luar negeri. Salah satu contoh peluang besar ada di Australia yang membutuhkan sekitar 75 ribu tenaga kesehatan, namun Indonesia baru mampu mengisi sekitar 5 persen dari kebutuhan tersebut.
Ia menilai, kendala utama yang dihadapi PMI adalah kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Padahal, negara tujuan seperti Australia dan Korea Selatan mengakui karakter pekerja Indonesia yang dikenal ramah, sabar, dan pekerja keras.
“Kelemahan utama kita ada di bahasa. Pembelajaran selama ini terlalu fokus pada teori dan grammar, kurang pada praktik komunikasi,” jelasnya.

Untuk itu, Nurhadi mendorong adanya perbaikan sistem pendidikan sejak dini, termasuk menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dalam proses pembelajaran. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam meningkatkan kompetensi bahasa dan keterampilan tenaga kerja.
Langkah ini dinilai penting dalam menyongsong bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2030. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, Indonesia berpotensi kehilangan momentum besar tersebut.
“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, kita akan kehilangan peluang. Padahal potensi kita sangat besar,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas penempatan PMI ke sektor-sektor strategis, tidak hanya terbatas pada pekerjaan domestik. (MWN)