Jakarta, BLITAR RAYA NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, memberikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan yang membahas evaluasi capaian imunisasi nasional, vaksinasi rabies, serta roadmap penguatan program imunisasi nasional.
Dalam rapat tersebut, Nurhadi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan angka cakupan imunisasi nasional. Menurutnya, ketahanan kesehatan nasional harus dibangun melalui kemandirian industri vaksin dalam negeri dan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Nurhadi mengakui adanya peningkatan cakupan imunisasi dibanding tahun sebelumnya. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan capaian rata-rata nasional karena masih terdapat sejumlah daerah yang belum memenuhi target imunisasi dan mengalami kesenjangan layanan kesehatan.
“Kita tidak boleh hanya melihat angka nasional. Masih ada daerah yang tertinggal dan kesenjangan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Nurhadi secara khusus mempertanyakan tingkat kemandirian produksi vaksin nasional. Ia menilai program imunisasi yang menjadi tulang punggung pencegahan penyakit menular akan rentan apabila Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku maupun produk vaksin dari luar negeri.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri. Ketergantungan terhadap impor dinilai dapat menjadi risiko besar ketika terjadi gangguan rantai pasok global maupun krisis kesehatan dunia.
“Kemandirian vaksin harus menjadi bagian penting dari transformasi kesehatan nasional agar Indonesia tidak selalu berada dalam posisi rentan ketika menghadapi situasi darurat kesehatan,” tegasnya.
Selain menyoroti sektor vaksin, Nurhadi juga meminta penjelasan rinci terkait usulan Menteri Kesehatan yang menginginkan pasien Tuberkulosis (TBC) masuk sebagai penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai gagasan tersebut layak diapresiasi karena dukungan nutrisi memiliki peran penting dalam mempercepat proses penyembuhan pasien TBC. Namun demikian, kebijakan tersebut harus disiapkan secara matang dan tidak berhenti pada sebatas wacana.
Nurhadi meminta pemerintah menjelaskan kebutuhan anggaran, mekanisme pendataan penerima manfaat, kriteria penerima, hingga sistem pengawasan program agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Pemerintah harus terbuka mengenai kebutuhan anggaran dan target yang ingin dicapai agar program ini benar-benar efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban kasus TBC yang sangat besar, dengan jumlah kasus mencapai sekitar satu juta setiap tahunnya. Karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
Menurut Nurhadi, apabila pasien TBC dimasukkan sebagai penerima Program MBG, pemerintah harus mampu menunjukkan dampak nyata kebijakan tersebut, seperti peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka putus obat, serta berkurangnya angka kematian akibat TBC.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesehatan, Komisi IX DPR RI, lanjut Nurhadi, akan terus mengawal berbagai program kesehatan agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran maupun capaian administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar laporan bahwa program berjalan, tetapi bukti bahwa kesehatan masyarakat benar-benar membaik. Setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat harus memiliki target yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan pertanggungjawaban yang transparan,” pungkasnya. (MWN)
