BLITAR RAYA NEWS

𝐒𝐨𝐬𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐭𝐮𝐩𝐚𝐧 𝐀𝐤𝐬𝐞𝐬 𝐁𝐞𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐡𝐨𝐫, 𝐏𝐉𝐓 𝐈 𝐒𝐢𝐚𝐩𝐤𝐚𝐧 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐤𝐬𝐢 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 𝐖𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐝𝐚𝐦𝐩𝐚𝐤

 

Malang – Perum Jasa Tirta (PJT) I menggelar sosialisasi terkait rencana pembatasan akses kendaraan roda empat di kawasan Bendungan Lahor dengan mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan pemerintah desa dari wilayah terdampak, Selasa (21/7/2026).


Kegiatan yang berlangsung di Gedung PJT I tersebut dihadiri Camat Sumberpucung, Camat Kromengan, Camat Selorejo, jajaran Danramil, Kapolsek, serta para kepala desa di sekitar kawasan Bendungan Lahor. Sosialisasi ini menjadi forum dialog untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi masyarakat menjelang diberlakukannya pembatasan akses kendaraan roda empat mulai 1 Agustus 2026.


Dalam kesempatan itu, Camat Selorejo, Agung Nugroho sutamat, menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi warga di wilayah Kecamatan Selorejo yang terdampak kebijakan tersebut. Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kesulitan.


Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi ASA WS Brantas PJT I menyampaikan komitmen perusahaan untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Salah satunya dengan membangun jalan inspeksi di bagian hilir Bendungan Lahor yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif bagi warga.


Pembangunan jalan inspeksi tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026 sehingga diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat sekaligus tetap menjaga aspek keselamatan dan keamanan Bendungan Lahor.


Di penghujung kegiatan, Camat Selorejo yang akrab di sapa Agung, mengimbau masyarakat, khususnya warga Kecamatan Selorejo, agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dan PJT I dalam mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama.


“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan terus menjalin komunikasi yang baik. Setiap aspirasi akan terus kami sampaikan agar solusi yang dihasilkan benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat,” ujarnya.


Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah, PJT I, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menyukseskan kebijakan pembatasan akses di Bendungan Lahor dengan tetap mengedepankan kepentingan warga terdampak.(BRN)