MALANG – Sebuah video berdurasi sekitar 1 menit 30 detik yang beredar di media sosial memunculkan polemik terkait pelaksanaan audiensi mengenai rencana pembatasan akses kendaraan di kawasan Bendungan Lahor pada 24 Juli 2026. Dalam video tersebut disebutkan bahwa warga Kabupaten Malang tidak mendapat undangan dari Perum Jasa Tirta (PJT) I, sementara yang diundang hanya warga Kabupaten Blitar. Bahkan, narasi dalam video itu juga menuding PJT I sengaja mengadu domba warga Blitar dengan warga Malang.
Menanggapi beredarnya video tersebut, tim Blitar Raya News melakukan konfirmasi kepada salah satu perwakilan PJT I. Pihak PJT I membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa warga Kabupaten Malang juga diundang untuk mengikuti audiensi pada hari yang sama.
Menurut keterangan PJT I, pelaksanaan audiensi memang dibagi menjadi dua sesi karena keterbatasan kapasitas ruang di Gedung Gardu Pandang Bendungan Lahor. Pemisahan jadwal dilakukan semata-mata untuk menjaga efektivitas jalannya dialog dengan masyarakat.
“Pada hari itu kami tetap mengundang warga Kabupaten Malang. Hanya saja waktunya berbeda dengan warga Kabupaten Blitar karena kapasitas ruangan yang terbatas,” ujar perwakilan PJT I.
PJT I juga menjelaskan bahwa hasil audiensi bersama masyarakat Kabupaten Malang berlangsung kondusif dan lancar. Hal tersebut karena dampak rencana pembatasan akses kendaraan mulai 1 Agustus 2026 dinilai tidak sebesar yang dirasakan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar.
Lebih lanjut, PJT I menyampaikan bahwa tujuan utama audiensi adalah untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat yang terdampak. Mengingat Bendungan Lahor berada di kawasan perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, seluruh masukan dari kedua wilayah dinilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.
Pihak PJT I mengaku menyayangkan munculnya narasi yang dinilai dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurut mereka, situasi seperti ini seharusnya menjadi momentum untuk bersama-sama mencari solusi terbaik, bukan justru memperkeruh suasana dengan informasi yang belum tentu sesuai dengan fakta.
PJT I berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan komunikasi yang baik agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara bijaksana demi kepentingan bersama.(BRN)
